All posts by : litofindonesia@gmail.com

BPBD Kabupaten Barru telah menyelenggarakan workshop penanggulangan bencana selama dua hari yang dihadiri oleh perwakilan dari 24 desa di Barru, Sulawesi Selatan. Tujuan dari workshop ini adalah untuk memperkuat kapasitas desa-desa dalam penanggulangan bencana. Melalui kegiatan ini, setiap desa diharapkan dapat membentuk lembaga penanggulangan bencana yang terstruktur dan efektif, memahami sejarah bencana di wilayah mereka, serta mengidentifikasi dan memetakan daerah rawan bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat desa.

Pada hari pertama, workshop dimulai dengan pemaparan materi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Direktur Topografi Multi Karya. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya kesiapsiagaan bencana, peran lembaga desa dalam penanggulangan bencana, serta teknik dan strategi mitigasi bencana yang efektif. Peserta diberikan pengetahuan dasar dan pemahaman mengenai bagaimana membangun dan mengelola lembaga penanggulangan bencana di tingkat desa. Sesi ini memberikan wawasan yang sangat diperlukan bagi para peserta untuk dapat berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana di desa mereka.

Pada hari kedua, kegiatan berlanjut dengan Focus Group Discussion (FGD). Peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk membahas pembentukan lembaga penanggulangan bencana desa. Diskusi mencakup pembuatan nama lembaga, daftar anggota, dan struktur organisasi. Selain itu, peserta menyusun sejarah bencana yang terjadi di desa mereka selama 30 tahun terakhir. Ini mencakup jenis bencana, frekuensi, dampak, dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan daerah rawan bencana di setiap desa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berisiko tinggi terkena bencana.

Hasil dari workshop ini adalah terbentuknya lembaga penanggulangan bencana di 24 desa dengan struktur organisasi yang jelas dan anggota yang terlatih. Setiap desa juga berhasil menyusun sejarah bencana selama 30 tahun terakhir dan memetakan daerah rawan bencana di wilayah mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan desa dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

Terima kasih kepada BPBD Kabupaten Barru, BKD, Direktur Topografi Multi Karya, dan peserta dari 24 desa yang telah berpartisipasi dalam workshop ini. Dengan adanya lembaga penanggulangan bencana yang terstruktur dan pemahaman yang mendalam tentang risiko bencana, diharapkan desa-desa di Barru dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi bencana, meminimalkan dampak, dan melindungi warga serta aset desa mereka.

Pada tanggal 5-6 Februari 2024, PT Pertamina Patra Niaga dan BPBD Kabupaten Maros telah melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Kajian Dampak Bencana (REA), dan Rencana Kontingensi Bencana (Renkon) di Aula Kecamatan Mandai. Kegiatan ini melibatkan enam desa, yaitu Hasanuddin, Tenrigangkae, Bontoa, Patontongan, Bontomate’ne, dan Bajimangai, dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di wilayah tersebut.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, kali ini difokuskan pada pengolahan dan penyempurnaan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan. Data-data kejadian bencana yang telah dikumpulkan dari setiap desa diolah dan dianalisis secara mendetail dan menjadi dokumen.

Melalui kegiatan ini, adanya dokumen KRB yang mendetail, dokumen REA yang lengkap, dan dokumen Renkon yang terstruktur dengan baik. Analisis risiko bencana, dampak lingkungan akibat bencana, dan rencana penanggulangan yang disusun diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di desa-desa peserta.

Kegiatan lanjutan ini tidak hanya menyempurnakan dokumen yang telah dirintis sebelumnya, tetapi juga memperkuat kerja sama antara PT Pertamina Patra Niaga, BPBD Kabupaten Maros, dan masyarakat desa dalam menghadapi potensi bencana di masa depan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Harapannya, dokumen yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif untuk meminimalkan dampak bencana di wilayah masing-masing.

PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Maros melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB), Kajian Dampak Bencana (REA), dan Rencana Kontingensi Bencana (Renkon) pada tanggal 5-6 Februari 2024. Kegiatan ini diadakan di Aula Kecamatan Mandai dan melibatkan enam desa, yaitu Hasanuddin, Tenrigangkae, Bontoa, Patontongan, Bontomate’ne, dan Bajimangai.

Selama dua hari tersebut, peserta mengikuti serangkaian lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD). Lokakarya bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang cara penyusunan dokumen-dokumen tersebut, sementara FGD digunakan sebagai sarana pengumpulan data mengenai berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi di setiap desa.

Contoh nyata dari kegiatan ini adalah bagaimana peserta dari Desa Hasanuddin menggambarkan pengalaman mereka dalam menghadapi banjir. Mereka berbagi informasi tentang frekuensi banjir, dampak terhadap rumah dan infrastruktur, serta upaya mitigasi yang sudah dilakukan. Informasi ini kemudian dianalisis untuk menyusun dokumen KRB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi lokal.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kolaborasi antar desa. Misalnya, Desa Bontoa dan Patontongan saling berbagi strategi penanggulangan bencana gempa bumi, memperkaya data dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing desa.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dokumen KRB, REA, dan Renkon yang dihasilkan dapat menjadi panduan yang efektif bagi setiap desa dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana

Topografi Multi Karya telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menganalisis potensi bencana dan merencanakan evakuasi bagi masyarakat di 124 desa di wilayah tersebut. Kerjasama ini mencakup pembuatan berbagai jenis peta, seperti peta administrasi, peta desa, serta peta bahaya banjir, gempa bumi, dan cuaca ekstrem. Dokumen evakuasi bencana desa menjadi sangat penting, terutama bagi desa yang berada di kawasan rawan bencana. Desa-desa memiliki kewajiban untuk meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Indonesia telah membuat langkah maju dalam penanggulangan bencana.

Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan potensi ancaman bencana yang tinggi, seperti banjir, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, dan kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan bencana di tingkat desa. Salah satu langkah penting dalam meningkatkan ketangguhan desa adalah dengan memetakan lokasi dan jalur evakuasi bencana, yang merupakan dokumen penting bagi keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.